Lindungi Buruh Migran, Berikut Tuntutan Migrant CARE

Dalam rangka peringatan Hari Buruh Sedunia 1 Mei 2017, Migrant CARE menuntut keadilan bagi Buruh Migran Indonesia.
, Majalah Kartini | 01/05/2017 - 17:02

Lindungi-Buruh-Migra,-Berikut-Tuntutan-Migrant-Care

Majalahkartini.co.id – kasus-kasus kekerasan, kematian dan kerentanan buruh migran Indonesia masih terus berlangsung. Di Malaysia terungkap adanya kasus perbudakan yang dialami oleh ratusan buruh migran Indonesia di pabrik pengolahan sarang burung walet Maxim, hingga kini kasusnya belum tuntasnya.

Ancaman hukuman mati juga dituduhkan kepada Siti Aisyah, buruh migran Indonesia yang dituduh terlibat dalam kasus pembunuhan Kim Jong Nam. Di Saudi Arabia terungkap adanya kasus penyekapan dan penyiksaan yang dialami sekitar 300 buruh migran Indonesia, walau Kemlu RI sempat merilis kasus ini namun hingga kini belum ada penuntasan kasusnya. Kawasan Selat Malaka juga masih terus menjadi kuburan bagi buruh migran Indonesia yang nekad menyebranginya dengan berbagai alasan.

Dengan situasi kerentanan yang dihadapi dan dialami oleh buruh migran Indonesia tersebut, maka dalam rangka peringatan Hari Buruh Sedunia 1 Mei 2017, Migrant CARE menuntut:

1. Pemerintah RI dan DPR-RI segera menuntaskan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan semangat mewujudkan perlindungan sejati bagi buruh migran Indonesia.

2. Pemerintah RI dan DPR-RI mengakhiri praktek monopoli penempatan buruh migran Indonesia oleh PPTKIS dengan menuntaskan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengedepankan tata kelola migrasi tenaga kerja sebagai bentuk pelayanan publik oleh negara

3. Pemerintah Indonesia untuk segera menuntaskan kasus-kasus buruh migran Indonesia yang berorientasi pada pemenuhan akses keadilan pada korban/keluarga buruh migran.

4. Pemerintah Indonesia harus didorong untuk memaksimalkan sumberdaya diplomasi politik luar negerinya secara maksimal dalam penuntasan instrumen perlindungan buruh migran ASEAN di tahun ini seperti yg menjadi tekad Presiden Jokowi.

Hanya dengan menuntaskan pembahasan pembaruan perundang-undangan mengenai perlindungan buruh migran Indonesia dan penyelesaian kasus-kasus buruh migran Indonesia yang berbasis pemenuhan akses keadilan pada korban/keluarga buruh migran, pemerintah Indonesia akan memiliki legitimasi politik dan moral untuk mendorong dan memastikan instrumen/mekanisme perlindungan buruh migran di kawasan ASEAN dan di negara tujuan lainnya akan segera terwujud. (Foto: Liputan 6)

Tags: , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: