KY Dukung MK Bentuk Mejelis Kehormatan Hakim Konstitusi

Peristiwa pelanggaran kode etik yang terus terulang harus mendorong MK berbenah diri.
, Majalah Kartini | 30/01/2017 - 13:35

KY Dukung MK Bentuk Mejelis Kehormatan Hakim Konstitusi

MajalahKartini.co.id – Pasca ditangkapnya Patrialis Akabar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT), Mahkamah Konstitusi (MK) berencana membentuk Mejelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Wacana tersebut mendapat dukungan dari Komisi Yudisial (KY).

Juru Bicara KY, Farid Wajdi mengatakan, majelis kehormatan sebagai forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian. “KY sesuai dengan kewenangan konstitusional yang dimiliki menyatakan kesiapan dan menyiapkan salah seorang pimpinan untuk mengikuti prosesi pelaksanaan sidang majelis kehormatan dimaksud,” kata Farid dalam keterangan persnya, Senin (30/1).

Menurut Farid, KY belum dapat memublikasi nama pimpinan yang ditunjuk sebagai anggota majelis sidang kehormatan tersebut karena proses administrasi pelaksanaan sidang belum lengkap sesuai ketentuan yang berlaku. Dirinya mengatakan, peristiwa pelanggaran kode etik yang terus terulang harus mendorong MK berbenah diri. “Belajar dari pelbagai peristiwa dugaan perbuatan yang melanggar kode etik oleh jajaran pengadilan, KY mengimbau bahwa mesti ada upaya yang sifatnya terus menerus dilakukan agar jajaran pengadilan tidak memperdagangkan hukum dan keadilan,” lanjutnya.

Dalam upaya MK membenahi sistem internal, menurutnya, akan terus mengingatkan untuk terus membangun peradilan dengan aturan yang lebih baik, meskipun hakim konstitusi bukanlah objek pengawasan KY. “Sistem yang baik dapat dimulai dari proses seleksi awal, sistem pembinaan dan pengawasan, penegakan sanksi dan penghargaan atas kinerja baik. Juga penting diperhatikan keteladanan dari pimpinan dan jajarannya agar tidak menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan, sehingga praktik perdagangan hukum dapat dinihilkan,” kata Farid. (Foto: Stiami)

Tags: , , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: