Komitmen Pemerintah Tingkatkan Perempuan dalam Kebijakan Publik

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan peran perempuan dalam kebijakan publik adalah dengan membentuk Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK).
, Majalah Kartini | 21/12/2016 - 12:30

komitmen-pemerintah-tingkatkan-perempuan-dalam-kebijakan-publik

Majalahkartini.co.id – Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui pusat Pembinaan Analis Kebijakan (PUSAKA) bekerja sama dengan Knowledge Sector Initiative (KSI) dan Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) menyelenggarakan Talk Show yang betemakan “Peran Perempuan Dalam Kebijakan Publik di Indonesia” sekaligus pelantikan Pengurus Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), di Jakarta, Rabu (21/12).

Melalui program prioritas pembangunan Nawacita, Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan peran perempuan dalam kebijakan publik adalah dengan membentuk Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK). “Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di setiap Kementrian dan Lembaga, baik di pusat maupun daerah akan berkontribusi pada peningkatan kualitas kebijakan publik di Indonesia,” Kata Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan, LAN, Erna Irawati, Rabu (21/12).

Menurut Erna secara prinsip, kebijakan ini memberikan kesempatan yang sama kepada profesional perempuan untuk lebih banyak berkiprah dalam bidang kebijakan publik. “Para analis kebijakan melakukan analisis dan menyampaikan rekomendasi kebijakan yang berkualitas serta mengadvokasi opsi dan solusi kebikakan tertentu, tidak terkecuali yang berkaitan dengan isu perempuan,” lanjutnya.

Perlu diketahui, Analis Kebijakan merupakan jabatan fungsional baru di lembaga pemerintah pusat dan daerah, berdasarkan Permen PAN RB No. 45 Tahun 2013 tentang jabatan fungsional analisis kebijakan dan angka kreditnya. Analisis kebijakan memiliki peran untuk menganalisis persoalan kebijakan, menjembatani hasil kajian dan analisis kebijakan dalam proses pembuatan keputusan oleh penentu kebijakan. Saat ini jumlah anggota analis kebijakan sebanyak 70 orang. (Foto: Raga Imam)

Tags: , , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: