Kementerian PP dan PA Ingin Merevisi UU 174 Tentang Perkawinan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga berharap Kepala Daerah membuat Peraturan Daerah.
, Majalah Kartini | 30/11/2016 - 15:30

MajalahKartini.co.id – Sekretaris Mentri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wahyu Hartomo mengatakan jangan sampai ada lagi kasus perkawinan anak di usia dini, karena dianggap akan menimbulkan perceraian yang disebabkan belum siapnya mental para pelaku pernikahan anak. Oleh sebab itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengharapkan kepada seluruh kepala daerah untuk membuat kebijakan Peraturan Daerah (Perda) melarang adanya pernikahan anak di usia dini.

Menurutnya di sisi lain, orang tua ingin agar cepat bebas dari tanggung dawab dalam rangka pengasuhan dengan segera menikahkan anaknya. Hal ini menurutnya sangat bertentangan sekali sehingga pihaknya berusaha ingin merevisi Undang-Undang 174 tentang perkawinan. “Kita advokasi saja dimasing-masing daerah, agar nanti dibuat perda yang nanti dimana pernikahan anak tidak diizinkan,” ujarnya setelah menghadiri pembukaan Katumbiri Expo 2016, di Jakarta, Rabu (30/11).

Wahyu Hartomo mengungkapkan ditingkat desa terkadang tidak ada fasilitas sekolah, hanya sekolah dasar, oleh sebab itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berharap dengan adanya SPP gratis sampai 12 tahun yang salah satu tujuannya adalah menghentikan pernikahan anak di bawah umur.

Pada sebelumnya sejumlah aktivis dan pemerhati perlindungan perempuan dan anak mengecam aksi pernikahan anak di usia dini karena dianggap mematikan cita-cita anak dan juga akan berdampak merugikan banyak hal, khususnya anak perempuan. “Akibat yang ditimbulkan dari perkawinan anak adalah mematikan cita-cita anak karena anak pada usia belia harus mengurus kehidupan keluarga,” ujar Listyowati ketua Kalyanamitra. (Foto: Ilustrasi)

Tags: , , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: