Hari Pangan Sedunia 2017: Jangan Mundur dari Cita-cita Kedaulatan Pangan

Selama 3 tahun pemerintahan Jokowi – JK, berbagai kebijakan maupun proyek justru mengancam petani dan nelayan sebagai produsen pangan terutama perempuan.
, Majalah Kartini | 17/10/2017 - 20:09

MajalahKartini.co.id – Bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia 2017, Solidaritas Perempuan dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mendesak pemerintah untuk tidak melangkah mundur dari cita-cita pemerintahan Jokowi – JK.

Dalam gaungan poros maritim dan negara agraris yang sering dilekatkan pada Indonesia, pemenuhan hak petani dan nelayan sebagai produsen pangan justru diabaikan. Padahal bicara pangan bukan hanya
ketahanan atau terpenuhinya target produksi tetapi juga kesejahteraan para produsen pangan. Hal ini tercermin dengan jelas dalam berbagai permasalahan terkait dengan kegiatan pertanian dan perikanan yang dibiarkan dan tidak ada upaya serius pemerintah untuk menyelesaikannya.

Problematika mengenai mekanisasi pertanian di berbagai wilayah pengorganisasian SP masih terus berlangsung hingga saat ini. Intervensi militer menggunakan input pertanian (bibit, pupuk kimia dan pesisida) yang disediakan secara gratis (saat ini) di Desa Winowanga dan Desa Maholo telah memberikan tekanan secara psikologis dan juga menghilangkan pola pertanian lokal yang lebih berkelanjutan. Selain melalui intervensi militer, mekanisasi pertanian juga dialami oleh perempuan petani di Desa Sidodadi-Lampung melalui penyeragaman bibit dan pupuk kimia yang ternyata harganya semakin lama semakin mahal dan langka.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan monokultur seperti kebun kelapa sawit, tebu dan jagung terjadi di berbagai wilayah seperti Ogan Ilir – Sumatera Selatan, Poso, Mantangai – Kalimantan Tengah dan sebagainya. Hal ini terjadi melalui pola pembebasan lahan secara paksa yang mengatasnamakan pembangunan. Konflik antara perusahaan dan masyarakat juga berdampak negatif terhadap masyarakat terutama perempuan seperti kerusakan lingkungan, hilangnya mata pencaharian dan kesehatan reproduksi terganggu karena limbah.

Di sektor perikanan, kebijakan impor pada komoditas garam menjadi tren utama kebijakan pangan perikanan Indonesia pada tahun 2017, di mana garam impor sebanyak 75.000 ton masuk dari Australia. Selain itu, kondisi pangan protein dari sektor perikanan terancam dengan praktik-praktik perusakan lingkungan di wilayah pesisir yang dilegitimasi oleh negara dan notabene menjadi wilayah tangkapan nelayan tradisional.

Dimulai dari praktek reklamasi membabi buta di seluruh Indonesia, hingga Oktober 2017 telah terjadi praktek reklamasi pesisir pantai seluas 24.134,66 Ha (KIARA, 2017). Bukan hanya reklamasi pantai,
praktek penambangan pasir yang merusak wilayah tangkap nelayan tradisional juga dibiarkan. Nelayan tradisional di Pulau Romang, Maluku misalnya, telah menolak penambangan pasir karena merusak lingkungan pesisir tempat menangkap ikan. Anehnya, penolakan tersebut dijawab dengan intimidasi terhadap nelayan tradisional karena berusaha mengusir perusahaan tambang.

Pada saat bersamaan, hingga hari ini laut masih diperlakukan sebagai tempat sampah besar yang menampung limbah rumah tangga hingga perusahaan. Pada tanggal 29 September 2017, tumpahan minyak sawit mentah sebanyak 50 ton milik PT Wira Inno Mas mencemari perairan Teluk Bayur yang terletak di Kota Padang Sumatera Barat. Tumpahan minyak sawit akan berdampak terhadap hancurnya biota laut yang berada di perairan dangkal wilayah ini.

Pada tahun 2017, proyek pembangunan pariwisata di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil semakin massif dilakukan oleh Pemerintah dengan mengesahkan Badan Otoritas Pariwisata (BOP) di 10 lokasi di Indonesia. Dari 10 lokasi, 7 diantaranya adalah wilayah pesisir, yaitu: 1) Kepulauan Seribu, DKI Jakarta; 2) Tanjung Lesung, Banten; 3) Tanjung Kelayang, Bangka Belitung; 4) Mandalika, Nusa Tenggara Barat; 5) Labuan Bajo, Nusa Tenggara Barat; 6) Wakatobi, Sulawesi Tenggara; 7) Morotai, Maluku Utara.

Di lapangan, BOP mendapatkan penolakan keras dari masyarakat karena dinilai akan merampas tanah dan wilayah kelola masyarakat. Sebagai contoh, di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, masyarakat secara terang-terangan menolak BOP dan akan membakar Draf Peraturan Presiden mengenai BOP di Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

Dampak buruk lain dari BOP adalah menjadikan masyarakat pesisir sebagai objek penderita semata. BOP memposisikan wisatawan –khususnya mancanegara- sebagai tuan yang harus dilayani, sementara masyarakat lokal diposisikan sebagai buruh. Sampai dengan tahun 2016, pemerintah telah menargetkan 11.800.000 orang tenaga kerja pariwisata tersertifikasi. Dengan kata lain, BOP secara langsung dan tidak akan mendorong proses alih profesi masyarakat pesisir menjadi buruh industri pariwisata.

Empat proyek besar –Reklamasi, Pertambangan, Pembangunan Pariwisata, dan Konservasi yang selama ini dijalankan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terbukti berdampak buruk terhadap regenerasi nelayan di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penuruan rumah tangga nelayan sejak satu dekade terakhir sebanyak 46 persen. Jika Tahun 2003 jumlah rumah tangga nelayan tercatat sebanyak 1,6 juta, maka pada tahun saat ini tercatat hanya 864,000 rumah tangga nelayan. Artinya ada 736,000 rumah tangga nelayan yang hilang dalam 10 tahun terakhir akibat dari kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat.

Nelayan sebagai produsen pangan telah diakui dalam UU Pangan tersebut, tetapi tidak secara spesifik mengatur dan memberikan perlindungan terhadap nelayan sebagai pelaku pangan. Identifikasi nelayan yang diatur dalam UU Pangan tidak sesuai dengan konteks situasi nelayan nasional yang mayoritas hingga 90 persen adalah nelayan kecil dan tradisional.

Terlebih lagi dengan lahirnya Undang-Undang No 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam sebagai jawaban atas kebutuhan aturan hukum untuk melindungi masyarakat pesisir nyatanya masih belum memberikan perlindungan kepada masyarakat pesisir (nelayan dan perempuan nelayan) atas wilayah tangkap yang bebas dari ancaman pencemaran, perusakan alam dan alat tangkap yang merusak, dan perlindungan kesejahteraan nelayan dari masalah ekonomi dan dampak perubahan iklim. (Foto: Solidaritas Perempuan)

Tags: , , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: