Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2016

Bertepatan dengan Womens March atau Hari Perempuan Internasional, Komnas Perempuan merilis Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.
, Majalah Kartini | 08/03/2017 - 07:02

Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2016

Majalahkartini.co.id – Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadapat Perempuan (Komnas Perempuan) memuat kasus-Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh lembaga-lembaga pengada layanan selama satu tahun ke belakang. Angka kekerasan terhadap perempuan sejak 2010 terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan angka yang sangat tinggi terjadi antaran tahun 2011 sampai tahun 2012 yang mencapai 35%. Sedangkan untuk tahun 2015 jumlah kasus meningkat sebesar 9% dari tahun 2014.

Tahun 2017 Komnas perempuan mengirimkan 674 lembar formulir kepada lembaga mitra Komnas perempuan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 34% yaitu 233 formulir. Sementara di tahun 2016 sebanyak 780 lembar formulir, dan tahun 2015 sebanyak 665 formulir. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan 2016 sebesar 259.150 sebagi besar bersumber dari data kasus atau perkara yang ditangani oleh PA.

Data tersebut dihimpun dari 3 sumber yakni, pertama dari Pengadilan Agama atau Badan Peradilan Agama (PA-BADILAG) sejumlah 245.548 kasus. Kedua dari Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 13.602 kasus, ketiga dari unit Pelayanan Dab Rujukan (UPR), satu unit yang sengajak dibentuk oleh Komnas perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung ke Komnas Perempuan, dan keempat dari divisi pemantauan yang mengelola pengaduan yang masuk lewat surat dan surat elektronik.

Berdasarkan data-data yang terkumpul tersebut, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahin sebelumnya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mencapai angka 75% (10.205). Posisi kedua diranah komunitas dengan persentase 22% (3.092), dan terakhir adalaha di ranah negara dengan persentase 3% (305). Pada ranah KDRT kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 4.281 kasus (42%) yang menempati posisi pertama disusul kekerasan seksual 3.495 (34%) kasus, psikis 1.451 kasus (14%) dan ekonomi 978 kasus (10%).

Untuk kekerasan diranah rumah tangga/relasi personal, kekerasan terhadap istri menempati peringkat pertama 5.784 kasus (56%), disusul kekerasan dalam pacaran 2.171 kasus (21%), kekerasan terhadap anak perempuan 1.799 kasus (17%) dan sisanya kekerasan mantan suami, kekerasan mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Masih diranah relasi personal, tahun ini CATAHU menampilkan data perkosaan dalam perkawinan sebanyak 135 kasus. Perkosaan dalam perkawinan adalah hal serius dan masih belum banyak dikenali walau sudah memiliki payung hukum (pasal 8) UU PKDRT.

CATAHU tahun ini mengungkapkan bahwa pelaku kekerasan seksual di ranah personal tertinggi adalah pacar. Relasi personal pacaran dalam pengamatan Komnas Perempuan adalah kasus yang paling sulit menemui akses keadilan karena minimnya payung hukum dan perlindungan untuk kasus-kasus tersebut. Catatan Tahunan 2017 ini menggambarkan beragam spectrum kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2016.

Beberapa isu perlu mendapat perhatian khusus dari lembaga negara dan masyarakat terkait dengan tingginya angka dispensasi perkawinan, dimana angkanya mencapai 8488 kasus dispensasi. Artinya terdapat 8.488 perkawinan di bawah umur yang disahkan oleh negara. Berbagai kajian perkawinan usia dini menunjukkan dampak negatif terutama bagi perempuan. Dampak negatif tersebut antara lain tercabutnya akses pendidikan anak perempuan yaitu anak perempuan yang menikah dan atau hamil setelah menikah kemungkinan besar berhenti sekolah.

Dalam CATAHU 2017, Komnas Perempuan menemukan 259.150 kasus terhadap perempuan yang terdiri dari 24.548 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama, serta 13.602 kasus yang ditangani oleh 233 lembaga mitra pengada layanan tersebar di 34 Provinsi. Data kekerasan yang terlaporkan menurun karena perubahan pola pendukumentasian di sejumlah lembaga negara, tidak meratanya akses layanan di sejumlah daerah dan keenganan korban melaporkan karena nasih rumitnya akses keadilan. (Foto: Raga Imam)

Tags: , , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: