Desa Peduli Buruh Migran Bertujuan Mengurangi Risiko Pelanggaran HAM

Keberadaan Desbumi bertujuan untuk mengurangi risiko kerentanan buruh migran.
, Majalah Kartini | 09/09/2016 - 22:00

MajalahKartini.co.id – Pemerintah berupaya untuk mendorong perluasan inisiatif perlindungan buruh migran dari kampung halaman. Salah satunya dengan membangun Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) untuk menghilangkan pelanggaran hak asasi manusia dari buruh migran.

Pada pertemuan resmi Migrant CARE dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri pada 8 Agustus 2016, Menteri Hanif menegaskan pentingnya replika Desbumi per 100 desa dengan anggaran pemerintah.

Pernyataan ini senada dengan usulan yang berkembang di revisi UU No. 39/2004 tentang Perlindungan Buruh Migran. Peraturan ini mengakomodir pembentukan Desbumi di desa basis buruh migran. Keberadaan Desbumi bertujuan untuk mengurangi risiko kerentanan buruh migran perempuan yang bekerja di luar negeri.

Menurut pemerintah, desa adalah ujung tombak dari Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Sehingga harus ada tindakan untuk perlindungan buruh migran.

“Presiden Joko Widodo percaya bahwa desa bukanlah tingkat paling bawah, tapi paling depan. Desa itu maju, karena pemerintah desa juga maju,” kata Staf Khusus Kantor Staf Kepresidenan Chrisma Albanjar, di Jakarta, Jumat (9/9).

Kantor Staf Kepresidenan, lanjut dia, juga berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, untuk bekerja sama membangun daerah dan memaksimalkan potensi warga setempat.

Universitas yang ikut bergabung dalam penandatanganan ‘Memorandum of Understanding kerja sama Migrant CARE dengan Universitas dan Pemerintah Desa’ juga mendukung konsep replika Desbumi. Dari segi Tri Dharma Perguruan Tinggi, langkah awal untuk menghormati nilai hak asasi manusia adalah dengan mengenali nilai-nilai itu.

“Lulusan universitas adalah calon penerus bangsa, jika mereka (mahasiswa) dibekali dengan pengetahuan dan kesadaran tentang HAM, termasuk hak pekerja migran, maka itu akan lebih baik,” kata Ketua Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Parahyangan Silvia Yazid.

Hingga saat ini terdapat 36 Desbumi di empat provinsi basis buruh migran yaitu di Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Di sisi lain, Migrant CARE menilai kebutuhan terhadap kajian yang serius mengenai migrasi tenaga kerja tidak dapat diabaikan. Kajian ini akan menghasilkan publikasi dalam bentuk buku, jurnal, maupun kesepakatan yang akan memberikan kontribusi pada pengambilan kebijakan. (Foto: Adi Briantika)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

BAGIKAN HALAMAN INI: